PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Pelayanan Ditjen AHU secara Online terhadap proses pengesahan Yayasan dan Perkumpulan, terdapat beberapa pengumuman penting:

1. Permohonan pengesahan Yayasan dan Perkumpulan yang telah masuk dan sudah diproses secara manual namun belum selesai, maka dilakukan Migrasi Data ke dalam Sistem Online.
2. Pemohon melanjutkan proses secara online dengan menggunakan Nomor Surat dari Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata perihal Migrasi Data tersebut sebagai password.
3. Terkait dengan angka 2 (dua) di atas, maka pemohon tetap wajib melakukan pembayaran PNBP meliputi Pesan Nama, Pengesahan, dan BN/TBN dengan perincian:
   1. Yayasan
      1. Biaya Pesan Nama: Rp. 100.000
      2. Biaya PNBP Pengesahan: Rp. 250.000
      3. Biaya BN/TBN: Rp. 330.000
      Dengan total keseluruhan adalah Rp. 680.000
   2. Perkumpulan
      1. Biaya Pesan Nama: Rp. 0
      2. Biaya PNBP Pengesahan: Rp. 250.000
      3. Biaya BN/TBN: Rp. 0
      Dengan total keseluruhan adalah Rp. 250.000
4. Pembayaran PNBP yang telah dilakukan sebelumnya secara manual dapat diajukan pengembalian PNBP ke Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai ketentuan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2013 dengan melampirkan:
   1. Surat Permohonan pengembalian PNBP dengan menyebutkan:
      1. Sebab terjadinya kesalahan pembayaran PNBP.
      2. Nama Bank dan Nomor Rekening dana pemilik rekening untuk tujuan pengembalian PNBP.
   2. Slip bukti pembayaran PNBP asli.
   3. Jika terjadi 2 (dua) kali pembayaran, wajib menyampaikan fotokopi jelas bukti/slip pembayaran keduanya.
   4. Fotokopi buku kepemilikan rekening tujuan.
   5. Fotokopi jelas NPWP pemohon.
   6. Materai Rp. 6000 sebanyak 1 (satu) lembar.

Jakarta, 14 Agustus 2014
Direktur Perdata

Pengumuman kewajiban PNBP Pesan Nama

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.

Kepada Notaris yang memiliki kewajiban pembayaran PNBP Pesan Nama Perseroan Tahun 2009 s/d 2012 dan kewajiban pembayaran PNBP Pesan Nama Perseroan Tahun 2013 ( Hasil Temuan Tahap III BPK) agar segera memenuhi kewajiban tersebut dan melakukan verifikasi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jika sampai batas waktu tanggal 19 Agustus 2014 tidak melakukan pembayaran maka terhitung tanggal 20 Agustus 2014, akses AHU Online akan diblokir.

Silahkan klik Disini untuk mengetahui kewajiban PNBP saudara.

Informasi : (email) piutangpnbp@gmail.com

PENGUMUMAN

Ditujukan Kepada Notaris yang ingin melakukan pembayaran PNBP melalui BNI SMS Banking dapat melihat panduannya Disni

---

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan telah disahkannya peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Maka mulai Tanggal 3 Juli 2014, Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menyesuaikan sesuai Peraturan Pemerintah tersebut. Permohonan yang didaftarkan sebelum tanggal 3 Juli 2014 dan belum dibayarkan, maka akan dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014.

---

Untuk informasi terkait dengan Pengumuman Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara dapat menghubungi telepon sebagai berikut :

PNRI : 021 - 4221701 - 05 (ext.129,130,131) / 021 - 4201682

Email: bntbn@pnri.co.id / penjualanlrn@gmail.com

HP : 0812 946 3516 / 0812 827 4501 / 08211 876 4699 / 0816 1883 661 / 0813 1150 8201

BNI Call Centre : 021 - 29946046